Kabupaten Mimika

Laporan Layanan BPKAD

Pemetaan layanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: sudah digital, sebagian digital, dan belum digital.

Ringkasan

Total layanan

terpetakan dari tupoksi BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika (BPKAD), Kepala Badan: Marthen Tappi Mallisa, SE., M.Si. Daftar ini memetakan layanan BPKAD Mimika berdasarkan struktur organisasi resmi, pemberitaan penerapan SIPD-RI, serta integrasi SP2D–CMS Bank Papua. BPKAD terutama melayani OPD dan internal Pemda, bukan loket masyarakat di MPP.

Grafik

Status digital

Detail layanan

Proporsi

Angka

Sudah digital 11.5%

Sebagian digital 65.4%

Belum digital 23.1%

Layanan per bidang

Komposisi bidang

Semua layanan

26 layanan ditampilkan

Semua Sudah Sebagian Belum

Semua bidang Bidang Anggaran Bidang Perbendaharaan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bidang Aset Daerah Sekretariat

Arti status digital

#	Layanan	Bidang	Status digital	Kanal	Pengguna
1	Penyusunan KUA dan PPAS Penyiapan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Input dan konsolidasi memakai SIPD-RI, sementara rapat TAPD dan penetapan masih melalui mekanisme rapat dan dokumen resmi.	Bidang Anggaran	sebagian digital	SIPD-RI	OPD / TAPD
2	Penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD OPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran melalui SIPD-RI. BPKAD mengoordinasikan, menelaah, dan merangkai RAPBD. Penyesuaian angka masih sering dibahas di luar sistem.	Bidang Anggaran	sebagian digital	SIPD-RI	Seluruh OPD
3	Penetapan APBD dan APBD-Perubahan Dokumen anggaran ditetapkan melalui proses politik (DPRD) dan diunggah/dikelola di SIPD-RI. Bukan layanan self-service publik.	Bidang Anggaran	sebagian digital	SIPD-RI	OPD / DPRD
4	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran Pemantauan realisasi belanja dan pendapatan OPD memakai data SIPD-RI, dilengkapi reviu manual oleh Sub Pengendalian Anggaran.	Bidang Anggaran	sebagian digital	SIPD-RI	Seluruh OPD
5	Penyiapan kebijakan teknis anggaran daerah Perumusan surat edaran, pedoman, dan kebijakan plafon/prioritas. Belum ada portal khusus; proses berupa naskah dinas dan rapat.	Bidang Anggaran	belum digital	Dokumen / rapat	Internal Pemda
6	Penatausahaan SPP dan SPM Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar diinput di SIPD-RI. Kelengkapan berkas fisik tetap diperiksa; dokumen yang tidak sesuai dikembalikan ke OPD.	Bidang Perbendaharaan	sebagian digital	SIPD-RI	Bendahara / PPK OPD
7	Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Layanan inti pencairan APBD. Sejak Agustus 2024, SP2D Mimika terintegrasi Cash Management System Bank Papua sehingga penginputan tersentral di BPKAD dan pencairan tidak lagi diinput berulang di bank.	Bidang Perbendaharaan	sudah digital	SIPD / SIPKD + CMS Bank Papua	Bendahara OPD
8	Pengelolaan kas daerah (RKUD) Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah melalui CMS. Rekonsiliasi dan otorisasi pejabat masih kombinasi sistem dan prosedur internal.	Bidang Perbendaharaan	sebagian digital	CMS Bank Papua	Internal BPKAD / Bank Papua
9	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN Gaji bulanan diproses BPKAD. SIPD-RI dipakai penuh mulai 2026; pergantian tahun anggaran sempat memakai SPM manual. OPD wajib menyerahkan SPM agar gaji dapat dicairkan.	Bidang Perbendaharaan	sebagian digital	SIPD-RI + SPM	OPD / ASN
10	Pengelolaan UP, GU, dan TU Uang Persediaan, Ganti Uang, dan Tambahan Uang diadministrasikan di SIPD. Pertanggungjawaban dan kelengkapan kuitansi masih diverifikasi berkas.	Bidang Perbendaharaan	sebagian digital	SIPD-RI	Bendahara OPD
11	Perbendaharaan personil (belanja pegawai) Penatausahaan belanja pegawai selain gaji pokok (TPP, tunjangan, dan sejenisnya) melalui sistem keuangan daerah, dengan berkas pendukung dari OPD.	Bidang Perbendaharaan	sebagian digital	SIPD-RI	OPD / pegawai
12	Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan Sub Verifikasi meneliti kelengkapan dokumen sebelum pencairan. Sistem menolak input yang tidak sesuai, tetapi pemeriksaan substantif berkas masih dilakukan petugas.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	sebagian digital	SIPD-RI + berkas fisik	PPK / bendahara OPD
13	Pembukuan dan jurnal akuntansi daerah Pencatatan transaksi, jurnal, dan buku besar memakai modul akuntansi SIPD-RI. Koreksi dan rekonsiliasi antar-OPD masih didampingi petugas.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	sebagian digital	SIPD-RI	Internal BPKAD / OPD
14	Penyusunan laporan keuangan daerah (LKPD) Penyusunan LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK dari data SIPD-RI. Finalisasi, catatan, dan penjelasan masih dikerjakan tim pelaporan. Publikasi ke masyarakat belum melalui dashboard terbuka yang lengkap.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	sebagian digital	SIPD-RI	Publik / BPK / DPRD
15	Konsolidasi laporan keuangan OPD Penggabungan laporan SKPD menjadi laporan pemda. OPD wajib unggah LPJ di SIPD; BPKAD meneliti dan mengonsolidasi.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	sebagian digital	SIPD-RI	Seluruh OPD
16	Pembinaan PPK, bendahara, dan operator OPD Bimtek dan pembinaan berkala di kantor BPKAD atau hotel. Materi SIPD-RI disampaikan langsung oleh BPKAD dan narasumber Kemendagri, bukan e-learning mandiri.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	belum digital	Tatap muka / aula BPKAD	Pengelola keuangan OPD
17	Inventarisasi barang milik daerah Pencatatan dan pemutakhiran BMD. BPKAD Mimika memiliki Sub Bidang Inventaris Sistem Informasi Aset Daerah, tetapi Sensus/opname fisik masih dilakukan di lapangan.	Bidang Aset Daerah	sebagian digital	Sistem Informasi Aset Daerah	Seluruh OPD
18	Pencatatan dan pelaporan aset tetap Pelaporan nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap untuk laporan keuangan. Data di sistem, rekonsiliasi dengan akuntansi masih hybrid.	Bidang Aset Daerah	sebagian digital	Sistem Informasi Aset Daerah	OPD / BPK
19	Analisa kebutuhan dan pengadaan aset Telaah kebutuhan BMD dan kaitan dengan belanja modal. Pengadaan barang/jasa memakai kanal pengadaan terpisah; analisa BPKAD masih banyak naskah dan rapat.	Bidang Aset Daerah	sebagian digital	Dokumen + SIPD belanja modal	OPD
20	Pemeliharaan aset daerah Koordinasi pemeliharaan BMD. Belum terpetakan portal/aplikasi khusus di BPKAD Mimika.	Bidang Aset Daerah	belum digital	Naskah dinas	OPD pengampu aset
21	Penghapusan barang milik daerah Usulan, penilaian, dan penetapan penghapusan aset melalui berita acara dan keputusan pejabat. Proses administratif tatap muka dan naskah, bukan layanan daring publik.	Bidang Aset Daerah	belum digital	SK / berita acara	OPD
22	Pemanfaatan, sewa, dan pinjam pakai BMD Sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, atau BGS/BSG. Pengajuan masih melalui surat dan telaah, tanpa kanal digital publik yang teridentifikasi.	Bidang Aset Daerah	belum digital	Permohonan tertulis	OPD / pihak ketiga
23	Surat keterangan / rekomendasi aset Penerbitan keterangan status BMD, rekomendasi penggunaan, atau konfirmasi inventaris. Dilayani secara administratif di kantor BPKAD.	Bidang Aset Daerah	belum digital	Loket / surat	OPD / masyarakat terkait
24	Portal informasi dan berita BPKAD Situs resmi berita, pengumuman, dan profil BPKAD Mimika. Sudah daring, meski sebagian konten profil masih template.	Sekretariat	sudah digital	bpkad.mimikakab.go.id	Masyarakat / ASN
25	Keterbukaan informasi keuangan daerah Informasi kebijakan dan kegiatan keuangan daerah dipublikasikan di portal. Dashboard realisasi APBD yang mudah diakses publik belum utuh di situs BPKAD.	Sekretariat	sebagian digital	Website BPKAD	Masyarakat
26	Presensi dan kepegawaian internal BPKAD Absensi pegawai memakai aplikasi presensi. BPKAD pernah menggelar bimtek aplikasi presensi dan website.	Sekretariat	sudah digital	Aplikasi presensi	Pegawai BPKAD

Sumber: Portal BPKAD Kabupaten Mimika; Bagan struktur organisasi BPKAD Mimika; Sosialisasi penerapan SIPD-RI (Feb 2025); Sosialisasi prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah (Feb 2025); Pembinaan SIPD / akuntabilitas keuangan OPD (Jul 2026); MoU SP2D melalui integrasi CMS Bank Papua (Agu 2024); Pembayaran gaji ASN dan SPM (Des 2025)